Home Blog

Gubernur Banten Lantik Puluhan Pejabat Administrator dan Pengawas

0

WH: Jangan Lakukan Korupsi dan Penyimpangan

SERANG-Gubernur  Banten Wahidin secara resmi melantik puluhan pejabat esselon III dan IV (Administrator & Pengawas) dilingkungan Pemprov Banten. Dalam kesempatan itu pejabat yang dilantik sebanyak 98 orang yang terdiri dari esselon III 51 orang (Sekdis, Kabid, Kabag, Kepala Balai dan Kepala UPT) dan esselon IV sebanyak 47 orang (Kepala Seksi dan Kasubag).

Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan (SK) nomor 821.2/Kep.95-BKD/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Saya Gubernur Banten dengan ini secara resmi melantik suadara-saudara dengan jabatan administrator adan pengawasa dilingkungan Pemprov Banten. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, tuhan yang maha esa bersama kita,” kata Gubernur WH, di Pendopo Gubernur.

Hadir juga dalam pelantikan ini Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekretaris Daerah Ranta Soeharta, Kepala KejaksaanTinggi (Kajati) Banten Agus Djaya dan para Kepala OPD dilingkungan Pemprov Banten.

Kepada pejabat yang menerima posisi baru, menurut Gubernur ini merupakan suatu dinamika tantangan yang harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Untuk itu diharapkan semua pejabat yang baru dilantik dapat merubah mind set, pola pikir, pola tindak dan niat yang kuat untuk maju, dan merubah kearah yang lebih baik.

“Jadi laksanakan tugas itu dengan baik, kerja kerja kerja, jangan melakukan korupsi dan penyimpangan.Tiap bulan akan kita evaluasi,” tegas WH.

Menurut Gubernur, rotasi dan mutasi yang dilakukannya ini dalam rangka reformasi birokrasi dan penempatan pejabat dilakukan sesuai kemampuan dan hasil Assessment.

“Jangan merasa saya orangnya WH, saya orangnya Andika, Saya orangnya Sekda, saya orang ini, orang itu. Saya tegaskan semuanya sama, punya hak yang sama dan tanggungjawab yang sama. Loyalitas pada negara, itu saja,” pesannya.

Gubernur WH juga berpesan kepada pejabat baru agar dapat meningkatkan kedisiplinan dan dapat mendorong percepatan pelaksanaan program kerja yang ada di satuan kerja serta segera menyesuaikan dengan lingkungan tugas yang baru.

“Apel hadir, rapat hadir, layani masyarakat dengan baik, saat jam kerja bekerjalah. Karena semua sampai UPT pun saya pantau, saya berkunjung ke beberapa UPT dan saya punya data dan informasi. Jadi saya awasi kalian, saya tentunya bersama inspektorat, termasuk BKD, Sekda dan Pak Wakil akan mencurahkan diri untuk melakukan perubahan yang lebih baik,” katanya.

 “Banten ini ditentukan oleh saudara, oleh kita, oleh semuanya. Kalau kita berubah, berubah banten, kalau pengen bangun banten tergantung pada diri kita semua,” sambung WH.

 Diakhir sambutan Gubernur WH kembali menegaskan kepada seluruh pejabat agar jangan bermain sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugas tetapi harus bekerjasama yang baik sesame pejabat dilingkungannya.

“Sekali lagi jangan ada dusta diantara kita, kalian esselon III dan IV jangan bermain sendiri, dipengaruhi oleh orang-orang atau pihak-pihak untuk dapat untung lalu kalian mengorbankan moralitas, iman dan jiwa hanya untuk kepentingan sementara,” ujarnya.

RESMI, WH LANTIK KEPALA BKD JADI PJS BUPATI

0

Tangerang- Gubernur Banten Wahidin Halim melantik Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tangerang.

Pelantikan digelar  di Gedung Serba Guna (GSG) Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Tigaraksa, Jumat (6/4/2018).

Dalam sambutannya, WH mengaku dirinya semula mengusulkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moh Maesyal Rasyid untuk menjadi Pjs. Bupati Tangerang, namun sesuai dengan SK Kementrian Dalam Negeri, Komarudin lah yang berhak menyandang amanah tersebut.

“Sesuai dengan peraturan dan SK Kemendagri, saya harus ikhlaskan Doktor Komarudin menjadi penjabat Bupati Tangerang,” terangnya.

Pada pelantikan tersebut WH mengaku percaya dengan kapasitas komarudin untuk mengemban amanah yang diberikan. Meski demikian, mantan Walikota Tangerang dua periode ini kembali mengingatkan agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun golangan.

 “Saya percaya beliau bisa mengemban amanah ini dengan baik, Tapi jangan merasa jadi Bupati betulan, jangan petantang-petenteng,” selorohnya  mengingatkan.

Terkait Pilkada, dirinya meyikini bila pelaksanaan Pilkada 2018 akan berlangsung aman, namun dirinya selaku Gubernur tetap berpesan agar pemerintah memfasilitasi, memantau, dan bekerja sama dengan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah.

Gubernur Banten Serahkan Dana DIPA 2018

0

Serang-Gubernur Banten Wahidin Halim memipin rapat evaluasi kinerja pembangunan banten tahun anggaran 2017 dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) than 2018 di Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (20/12/2017).

Hadir juga pada kesempatan ini Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Banten Niken Pudiyastuti, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta,  Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Walikota Tangsel Benjamin Davnie, Wakil Walikota Serang Sulhi Choir, Plt Walikota Cilegon Edi Eriyadi, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Forkompida Banten dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.

Ini Uang Negara, Pergunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Dalam sambutannya Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan keberhasilan atau kegagalan yang diraih oleh Provinsi, tidak lepas dari keberhasilan atau kegagalan kinerja kabupaten kota, dan hal ini juga tidak lepas dari peran satuan kerja instansi vertikal.

“Forum evaluasi pembangunan 2017 dan pembagian DIPA tahun anggaran 2018 ini mari kita maknai sebagai wahana untuk meningkatkan sinergisitas. Sinergisitas perencanaan kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan dan aparatur, serta pengembangan wilayah,” jelas Gubernur Wahidin.

Gubernur mengatakan, trend pertumbuhan ekonomi di Banten sebetulnya menunjukan perkembangan lebih baik, yaitu  mencapai 5,62 persen. Ditambah ada berbagai program pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah yang ada di Banten. Bahkan IPM banten telah mencapai 70,96 pada tahun 2016 sehingga menjadikan banten sebagai daerah berkategori ipm tinggi. Pertumbuhan ekonomi banten pada semester triwulan III tahun 2017 mencapai 5.62%, jauh di atas capaian nasional yang hanya 5.06%. Tingkat kemiskinan sebesar 5,45% lebih baik dari angka nasional yang mencapai 10,64%. Namun begitu, kata Wahidin, masih ada masalah kemiskinan, angka pengangguran terbuka di Banten yang  jauh di atas angka nasional pada 2017.

“Tantangan luar biasa adalah pengangguran terbuka jauh di atas angka nasional. Saya belum tahu kontribusinya dari mana, atau mungkin terjadi di beberapa kabupaten dan kota,” kata WH sapaan akrab Gubernur Wahidin.

Untuk mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2018, kata Gubernur Wahidin,  Pemprov Banten  telah memiliki stimulus keuangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia menyebutkan,  belanja APBD 2018 Provinsi Banten akan mencapai Rp 11,3 trilyun, dana transfer pusat ke daerah akan mencapai Rp 15,9 trilyun, dan pagu APBN yang dikelola Rp 10,25 trilyun. belum ditambah kekuatan APBD dari masing-masing kabupaten/kota.

“Kita akan programkan pembangunan 100 kilometer lebih jalan provinsi. Membuat program pengobatan gratis hanya menggunakan KTP, dan pembangunan sekolah setingkat SMA/SMK,” ungkapnya.

“Hati-hati, jangan sampai terjadi korupsi atau penyimpangan. Kedepankan kejujuran, moralitas, tanggungjawab dan istiqomah bahwa ini uang negara. Pergunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” pesan Gubernur Banten.

Gubernur Wahidin mengapresiasi panitia yang telah menginisiasi evaluasi pembangunan kabupaten kota, hal ini dilakukan untuk menegaskan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sekaligus ajang saling berlomba dalam kebaikan serta saling belajar tentang strategi pembangunan antar kabupaten/kota.

Stop Perkawinan Anak

0

Serang-Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak dideklarasikan di Provinsi Banten. Gerakan ini di inisiasi oleh pemerintah daerah, legislatif, lembaga/organisasi perempuan, ormas, akademisi, LSM, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga pemerhati anak, organisasi pemuda, dan forum anak Indonesia banten.

Deklarasi ini digelar bersamaan dengan peringatan Hari Ibu ke 89 tingkat Provinsi Banten tahun 2017, di Gedung Plaza Aspirasi DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (19/12/2017). Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Ketua TP PKK Banten Niniek Nuraini Halim, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Banten Adde Rosi Khaerunnisa, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Banten  Nani Ranta Soeharta, Ketua Persit Banten, Ketua Bhayangkari Banten, Kepala DP3AKKB Banten Siti Ma’ani Nina, organisasi perempuan dan tamu undangan.

Dalam pembacaan deklarasi di sebutkan bahwa anak perempuan terutama anak dibawah umur merupakan generasi penerus bangsa, oleh karenanya seluruh hak-hak mereka harus dilindungi dan dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mampu berkreasi dan berinovasi, berdaya saing dan cinta tanah air.

“Kami percaya, perkawinan anak merintangi anak untuk menikmati hak-haknya sebagai anak, perkawinan anak adalah kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, perkawinan anak merenggut masa bahagia untuk bermain, belajar dan berkreasi,” ucap beberapa perwakilan organisasi saat membacakan deklarasi didepan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Dalam deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa perkawinan anak melanggengkan perempuan dan anak hidup dalam lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kerentanan. Perkawinan anak juga merintangi terwujudnya ketahanan keluarga, ketahanan bangsa dan negara.

“Oleh karenanya kami bersepakat bahwa perkawinan anak harus dihentikan sekarang juga. Kami akan terus bergerak disemua wilayah banten untuk menghentikan perkawinan anak,” ucap para deklarator.

Ketua BKOW Provinsi Banten Adde Rosi Khaerunnisa mengatakan, dalam memperingati Hari Ibu tahun ini peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa akan semakin baik, begitu juga dengan kebijakan yang bersinergi serta berpihak pada kaum perempuan.

 “Peringatan hari ibu dimaksudkan untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya peranan dan kedudukan kaum perempuan dalam pembangunan berbangsa dan bernegara serta peran sertanya dalam mewujudkan kesejahteraan keluraga,” kata Acie sapaan Adde Rosi.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan peringatan Hari Ibu merupakan simbol kebaikan.

“Saya bisa jadi Gubernur karena doa dari ibu dan istri saya. Dia mendampingi saya bisa menjadi gubernur seperti sekarang ini,” kata WH sapaan akrab Gubernur Banten.

Karena itu, Gubernur Wahidin mengingatkan agar jangan pernah meremehkan kehebatan, kemampuan dan kehandalan para ibu, karena ketika mereka benar-benar turun tangan, bisa selesai semua masalah.

“Ibu itu seperti perjalanan spiritual. Kalau masih ada ibu tumpahkan semu, tempat kita disitu untuk meminta saran. Mumpung masih sehat kita wajib mengurus ibu, kalau tidak menyesal seumur hidup,” ucapnya.

Kepala DP3AKKB Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina menyebutkan, rangkaian peringatan hari ibu tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya pelayanan KB kepada masyarakat disekitar KP3B bekerjasama dengan BKKB, selain itu talkshow tentang peranan ibu dan anak di era digital, pelayanan imunisasi difteri, bazar murah dan lomba tumpeng.

“Kami juga melaksanakan isbat nikah bagi 50 pasangan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang,  pemberian buku nikah dan akte kelahiran secara simbolis, penyerahan hasil penilaian P2WKSS dan perekaman E-KTP,” sebut Nina.

Pembangunan 326 Embung

0

Empat Program Prioritas Desa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Pandeglang

Pandeglang- Presiden Joko Widodo terus memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan pembangunan desa. Kunjungan Presiden ke Desa Muruy di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, pada Rabu (04/10), untuk meresmikan pembangunan 326 embung yang akan dibangun di desa-desa di Pandeglang menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam memacu produktivitas di pedesaan. Presiden juga akan melaksanakan gerakan penanaman jagung sebagai dukungan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) di Pandeglang.

Embung dan Prukades merupakan bagian dari empat program prioritas pembangunan desa yang menjadi program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dua program lainnya yakni pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membuat Sarana Olahraga Desa (Raga Desa).

“Saya selalu mengingatkan agar dana desa yang telah digelontorkan dana desa diharapkan bisa difokuskan kepada empat program prioritas yang kita berikan. Keempat program prioritas tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat perdesaan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, dalam siaran persnya.

Kabupaten Pandeglang, kata Eko menjadi salah satu daerah yang telah menerapkan empat program prioritas pembangunan desa tersebut. Implementasi keempatnya menjadi salah satu faktor keberhasilan Pandeglang mengatasi ketertinggalan desanya. Data Tahun 2014 menunjukkan, dari total 326 desa di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 214 desa masuk kategori desa tertinggal (65%). Sementara pada tahun 2016, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Pandeglang turun menjadi 149 Desa atau berkurang 66 Desa dibandingkan tahun 2014 (30,84%) lalu.

Kabupaten Pandeglang juga memiliki keseriusan dalam membuat embung di pedesaan. Pada tahun 2017 ini, ditargetkan akan dibangun embung sebanyak 326 unit embung dengan 308 diantaranya dibangun melalui dana desa. Sementara 18 unit dari Corporate Social Responsibility (CSR). Saat ini yang sudah terbangun mencapai 150 unit, salah satunya embung di Desa Muruy. Embung tersebut mampu mengairi 60 hektar areal pertanian di Desa Muruy itu sendiri dan Desa Karyasari, Kecamatan Cikeudal. Dengan pasokan air yang baik, para petani setidaknya mampu panen sebanyak 2-3 kali dalam setahun.

Pengembangan BUMDes juga menjadi perhatian utama. Tercatat hingga tahun 2017 ini, sudah terdapat 326 BUMDes yang terbentuk. Selain itu, juga telah dibentuk PT. Mitra BUMDes di Desa Bengkuyung, Kecamatan Cikeudal. Selain menjual kebutuhan harian melalui unit usahanya, BUMDes juga akan menjadi agen penerima subsidi bantuan pemerintah. Hadirnya BUMDes diharapkan dapat mendorong desa lebih mandiri secara ekonomi.

“Tiap desa diharapkan punya BUMDes dan menjadi sumber penghasilan desa. Nantinya dana desa bukan lagi jadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya stimulus,” ujar Menteri Eko.

Program prioritas keempat yakni pembangunan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Geliat aktivitas para pemuda desa tidak hanya menghindarkan dari kegiatan negatif seperti narkoba, tawuran, dan radikalisme, melainkan juga memacu peningkatan kualitas hidup generasi muda. Selain itu, Raga Desa diharapkan dapat menciptakan keramaian dan mendorong aktivitas ekonomi. Pada tahun 2016, Kabupaten Pandeglang membangun 186 unit sarana olahraga desa yang meliputi lapangan sepak bola, lapangan bola voli, tenis meja, lapangan bulutangkis, dan lapangan futsal. Rencana pada tahun 2017 ini akan dibangun 150 unit sarana olahraga yang tersebar di desa-desa.

Semtara itu Presiden Joko Widodo mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana desa ke daerah-daerah sebanyak Rp 127 triliun. “Tahun pertama Rp 20 triliun, tahun kedua Rp 40 triliun, dan tahun keempat Rp 67 triliun,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Angka itu, menurut Presiden, besar sekali. Bahkan di Indonesia terdapat 74.000 desa. Setiap tahun per desa, memeroleh dana sebesar Rp 300 juta.

“Tahun kedua 600 juta dan tahun ketiga 800 juta. Itu per desa sangat gede. Kalau tidak menimbulkan kesejahteraan di desa, itulah pasti ada maaalah,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar dana desa mendapatkan perhatian dan pengawasan yang dilakukan terus menerus. Sebab, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk dana desa sangat besar. Sejak awal, Jokowi berharap dana desa bisa berdampak positif terhadap perputaran uang di desa dan menaikkan daya beli masyarakat.

“Uang ini harus muter-muter di desa, atau minimal di Kabupaten. Jangan sampai balik lagi ke Kota (Pemerintah Pusat),” pintanya.

Kunjungan Presiden ke Desa Muruy, Kecamatan Menesa, Kabupaten Pandeglang didampingi sejumlah Menteri, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Bupati Pandeglang Irna Narulita dan dihadiri ribuan masyarakat Pandeglang.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Provinsi Banten , Pembangunan bendungan karian

0

 

LEBAK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawali kunjungannya ke Provinsi Banten, dengan melihat langsung proses pembangunan bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (4/10) siang. Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya, Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo serta Kajati Banten Agoes Jaya

Dikutip dari Setkab.co.id  Presiden menjelaskan, bendungan ketiga terbesar di Indonesia dan termasuk ke dalam proyek strategis nasional itu, pembangunannya sudah direncanakan sejak tahun 80-an. Namun, baru pada tiga tahun terakhir rencana tersebut dieksekusi.

“Waduk Karian ini sudah direncanakan sejak tahun 80-an. Kemudian tiga tahun yang lalu kita eksekusi untuk dikerjakan. Waduk ini adalah waduk terbesar ketiga setelah Jatiluhur dan Jatigede,” ungkap Presiden usai peninjauan.

Presiden menargetkan pembangunan bendungan ini dapat diselesaikan pada tahun 2019 mendatang. Target tersebut ia berikan setelah melihat langsung pengerjaan di lapangan yang berjalan sesuai dengan harapan.

“Ini direncanakan selesai 2020. Tapi setelah melihat di lapangan dan pekerjaan bisa dipercepat, nanti pertengahan 2019 insya Allah bisa selesai,” ujar Presiden.

Bendungan Karian yang dibangun dengan menggunakan sumber dana APBN ini memiliki kapasitas sebesar 314,7 juta meter kubik. Bendungan ini kelak diharapkan dapat mengairi lahan seluas 22.000 hektare, menyediakan pasokan air baku untuk beberapa wilayah sekitar sebesar 9,1 meter kubik per detik, pengendalian banjir dengan kapasitas tampung sebesar 60,8 juta meter kubik, dan menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,8 MW.

“Ini dibendung dari Sungai Ciujung dan Sungai Ciherang. Kita harapkan dengan waduk ini bisa mengairi lahan kurang lebih 22 ribu hektare di Provinsi Banten dan yang kedua bisa menjadi air baku bagi Provinsi Banten dan Jakarta. Yang ketiga juga ada pembangkit listrik tenaga air di sini nantinya,” jelas Presiden Jokowi.

Untuk diketahui, di Banten sendiri pemerintah sedang membangun dua bendungan. Selain bendungan Karian, turut dibangun pula bendungan Sindang Heula di Kota Serang yang juga masuk dalam proyek strategis nasional.

Presiden menjelaskan, secara keseluruhan sampai saat ini pemerintah telah membangun 33 waduk dari 49 waduk yang direncanakan. “Tahun depan akan tambah 11 waduk lagi yang dibangun, tahun depan dibangun sisanya,” sambung Presiden.

Setelah meninjau bendungan, Presiden melakukan silaturahmi dengan Kepala Desa Se-Banten dan penyerahan sertifikat atas tanah untuk rakyat di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.

OTT Terakhir yang Terjadi di Provinsi Banten

0

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim berharap tidak ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah di Banten. Hal itu disampaikan Wahidin pada pidato di Rapat Paripurna Istimewa HUT Banten ke 17 di Gedung DPRD Banten, Rabu (4/10/2017).

“Operasi tangkap tangan KPK masih terjadi. Saya berharap ini menjadi OTT terakhir yang terjadi di Provinsi Banten. Artinya ini menjadi pembelajaran pahit bagi kita untuk menjauhi perilaku koruptif dalam mengelola pemerintahan. Meningkatkan integritas kita yaitu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan melalui nilai-nilai akhlaqul karimah,” kata Wahidin.

Pada bagian lain, ia juga mengakui salah satu akar masalah utama di Banten yaitu ketimpangan pembangunan antara Banten Utara dan Banten Selatan. Pendapatan per kapita Kota Cilegon telah mencapai Rp 195 juta sedangkan Kabupaten Lebak hanya sebesar Rp 17,3 juta dan Kabupaten Pandeglang hanya sebesar Rp 17,9 juta.

“Demikian juga di saat indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan sebesar 80,11 mencapai posisi di atas DKI Jakarta, di sisi lain IPM Kabupaten Lebak hanya sebesar 62,78,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menambahkan peran pemerintah sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Wahidin juga mengapresiasi bahwa IPM di Banten tumbuh mencapai 70,96 pada tahun 2016 sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi. Pertumbuhan ekonomi Banten pada semester I tahun 2017 mencapai 5.52%, jauh di atas capaian nasional yang hanya 5.01%.

Angka tingkat pengangguran terbuka semester I tahun 2017 telah mencapai 7.75%. “Dan pengelolaan keuangan Pemprov Banten 2016 telah mendapatkan opini wajar tanpa (WTP) pengecualian dari BPK,” ujarnya.

Wadah Komunikasi Pemuda

0

Serang – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di dampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Deden Apriandhi menghadiri acara Diskusi bersama Pemuda Banten di Gedung Gelanggang Remaja Ciceri-Kota Serang,Selasa,03/10.

Wagub mengharapkan kegiatan ini menjadi wadah yang baik untuk berkomunikasi antara seluruh generasi pemuda yang ada di Provinsi Banten ,baik dari Atlit maupun dari Organisasi kepemudaan untuk bisa saling memberikan gagasan,masukan dan harapan dalam kaitan pembinaan generasi muda yang ada di Provinsi Banten kepada Provinsi Banten.

Wagub mengatakan bahwa Untuk kepemudaan secara kongkrit Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan Perda No.10 Tahun 2014,tentang bagaimana Provinsi Banten harus bertanggung jawab dalam kaitan pembinaan pemuda di Provinsi Banten dan dalam Perda tersebut tertuang bahwa harus menganggarkan minimal 2% anggaran Daerah untuk pembinaan dan memaksimalkan potensi pemuda yang ada di Provinsi Banten.

Saya mengharapkan kepada Dispora untuk tidak hanya menyelenggarakan pembinaan ,tetapi Pemprov Banten khusunya Dispora harus memiliki Data Base tentang organisasi kepemudaan atau pemuda yang ada di Provinsi Banten untuk diberikan program yang ada.

Jadi tidak hanya diberikan sosialisasi untuk wirausaha tetapi harus berkesinambungan,ini merupakan peran Provinsi Banten untuk  mengikis angka penganguran dalam kaitan umur-umur yang produkstif,tegas Wagub.

Sementara itu Kepala Dispora  Provinsi Banten Deden Apriandhi mengatakan  acara ini merupakan salah satu forum diskusi organisasi Pemuda yang ada di Provinsi  yang di hadiri  dari Pramuka,KNPI,Karang Taruna,Purna Paskibra,Badan Eksekusti Mahasiswa (BEM) se Provinsi Banten serta para atlit berprestasi.

Dengan kegiatan ini kita mengharapkan masukan yang positif dari para pemuda Provinsi Banten untuk pembanguan di Provinsi Banten,pada acara ini juga kami menghadirkan atlit-atlit untuk secara langsung diberikan penghargaan oleh Wakil Gubernur Banten agar para atlit bisa lebih termotivasi dan bisa merasakan kebanggaan,Ujar Kadispora.

Penandatanganan Kerjasama Masalah Hukum

0

Serang – Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penandatanganan kerjasama atau MoU mengenai masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang,  Jumat (29/9/2017). Hadir dalam acara penandatangan kesepakatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soehata, para kepala OPD Banten, dan para pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten.

Kepala Kejati Banten, Agoes Djaya mengatakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai jaksa pengacara negara, pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Pemrov Banten dalam bidang pertimbangan hukum, bantuan hukum dan lain sebagainya.

“Paling tidak setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemprov, mereka bisa minta arahan ke kita dan kita siap ngasih saran atau pertimabangan supaya kegiatan itu sesuai aturan,” jelasnya.

Agoes juga akan memberikan bantuan jika suatu saat Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan tata usaha negara dan keputusan itu digugat oleh masyarakat.

“Banyak yang bisa kita bantu, misal ada satu keputusan tata usaha negara oleh Gubernur dan keputusan itu digugat oleh masyarakat, nanti itu bisa kita bantu penyelesaiannya,” pungkasnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresisi Kejati Banten yang siap membantu penegakan hukum, baik bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemprov Banten.

“Ga boleh dicampuri, penegakkan hukum harus independen, kecuali pencegahan, bisa bersama-sama, ini bagian dari pencegahan,” kata Gubernur

Gubernur juga  meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menghambat upaya kerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).Hal ini guna meningkatkan etos kerja birokrat pada tataran sistem birokrasi Pemprov Banten, agar mencegah prilaku koruptif dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kita akan lebih baik bekerja dalam pengawasan aparat kejaksaan atau KPK agar tidak mudah terjadinya penyimpangan. Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten saya minta sejak awal dilantik tapi baru terlaksana sekarang,” ujarnya.

Kejaksaan, menurut Gubernur, adalah pengacara negara yang berkewajiban memberikan bantuan hukum berkaitan dengan keperdataan dan tata usaha negara. Kejaksaan akan lebih tau dan mengerti mana yang dapat melanggar atau berpotensi bertentangan dengan undang-undang dan peraturan.

“Kerjasama untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan itu penting. Jangan sebaliknya, menyimpang dari peraturan. Ini tidak perlu terjadi,” tegas Gubernur

Semua transparan, Jangan diselinapkan, Jangan dikorupsi

0

Serang- DPRD Banten mengesahkan raperda anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan Provinsi Banten tahun 2017 sebesar Rp 9, 91 triliun, dalam rapat paripurna, Kamis (28/9/2017). Pengesahan raperda tentang perubahan APBD Provinsi Banten TA 2017 ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, dan pimpinan DPRD Banten, Ali Zamroni, Nuraeni, Muflihah dan disaksikan Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekda Banten Ranta Soeharta, Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten Budi Prayogo.

Diketahui, secara komposisi didominasi oleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5.78 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp 4.13 triliun. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp 10.47 triliun, yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp 6.83 triliun meliputi belanja pegawai, hibah, bansos, bagi hasil dan bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota dan partai politik serta belanja tidak terduga. Sementara belanja langsung sebesar Rp 3.64 triliun meliputi belanja pegawai, modal dan barang/jasa.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, APBD P tahun 2017 telah mengakomodir amanat peraturan pemerintah (PP) No 18 tahun 2017 tentan hak dan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

“Saya berharap dengan pemberian ini akan memberikan semangat kerja dan motivasi bagi anggota dewan untuk bekerja lebih baik lagi untuk rakyat banten,” kata Gubernur.

Gubernur melanjutkan, untuk mendorong terwujudnya perbaikan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, Pemprov Banten telah melakukan upaya peningkatan kualitas belanja dengan melakukan efisiensi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Gubernur juga mengakui pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada Pemprov dari Kabupaten/Kota cukup berdampak signifikan terhadap rancangan APBD perubahan. Hal tersebut dapat dilihat pada meningkatnya belanja pada program kegiatan yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan.

“Kita akan siapkan lahan baru untuk pembangunan fisik sekolah, ruang kelas baru SMK/SMA, rehabilitasi ruang belajar, peningkatan kompetensi Guru SMA dan SMK melalui pemberian beasiswa melanjutkan jenjang pendidikan S1 atau S2. Kita fokuskan juga revitalisasi kawasan banten lama,” jelasnya.

Gubernur berharap setelah disahkan APBD Perubahan 2017, Pemprov Banten bisa melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya sehingga target kinerja sebagaimana tertuang pada RPJMD dapat tercapai dan dapat terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya berharap kita semua transparan, jangan diselinapkan, jangan dikorupsi. Kita kasih tau kepada publik anggarannya, biar rakyat tau dan memantau,” pesannya.

IKUTI KAMI

0FansLike
672FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

- Event -

- Event -