Wahidin Halim, Penerapan PSBB di Tangerang Raya Terbukti Efektif

0

Saya sebagai Gubernur Banten yang memerintahkan adanya PSSB di Tangerang Raya, saya melihat bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya sejak Sabtu (18/4/2020) telah berjalan cukup efektif. Kendati belum sesuai harapan, tapi senantiasa kondusif dan mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah zona merah tersebut.

Dalam teleconference Rapat Evaluasi Pelaksanaan PSBB yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dipandu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Senin (27/04/2020). Saya sampaikan bahwa Pelaksanaan PSBB cukup efisien meski belum pas dengan apa yang diharapkan.

Wahidin Halim, Penerapan PSBB di Tangerang Raya Terbukti Efektif

Dalam teleconference yang diikuti oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta 17 gubernur itu, saya menyampaikan bahwa sejak dilaksanakannya PSBB di wilayah Tangerang Raya, persoalan Covid-19 di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang terlihat menurun grafiknya, dan bahwa Peningkatan beberapa kasus yang terjadi hanya di Kota Tangerang.

Salah satu usaha Pemprov Banten dalam antipasi pengaruh sosial masyarakat akibat wabah Covid-19, Pemprov Banten telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak dalam wujud non tunai melalui perbankan yang telah bekerjasama bersama proses by name by addres. Hanya saja, proses pencetakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) butuh sedikit waktu.

“Pemprov Banten bakal menyalurkan pertolongan jaring pengamanan sosial untuk 421.177 kepala keluarga yang terdampak covid. Untuk Kota Tangerang Selatan sebanyak 23.258 KK, Kabupaten Tangerang sebanyak 149.133 KK dan Kota Tangerang sebanyak 86.783 KK. Untuk wilayah PSBB bakal diberikan pertolongan bulanan sebesar Rp 600.000 per kk selama tiga bulan,”

Terkait penyaluran bntuan sosial, saya mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya ada sinkronisasi untuk waktu penyaluran pertolongan mampu serempak. Selain itu, ia termasuk mengusulkan supaya bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial RI dalam wujud tunai fokus untuk berada di wilayah PSBB. Karena, suplai sembako di Tangerang Raya cukup memadai.

Selain dari bantuan sosial pemerintah, lanjut Gubernur, terdapat pengaruh sosial berasal dari Covid-19 yang terjadi di Banten. Seperti di Tangerang Raya yang merupakan basis industri saat ini terdapat lebih dari 15 ribu industri, hingga waktu ini telah berjalan penambahan buruh yang PHK dan dirumahkan. Sehingga harus ada sinkronisasi data bersama Kementerian Tenaga Kerja.

Saya sampaikan bahwa Pemprov Banten telah melakukan realokasi penganggaran untuk penanganan persoalan Covid-19 di Provinsi Banten.

Dalam sambutan pembuka, Presiden Jokowi menunjukkan alat tes VCR telah terdistribusi untuk tes massif ODP dan PDP. Pasalnya, harus pelacakan agresif dan isolasi yang pas dan baik. Juga sosialisasi cuci tangan menggunakan sabun, pemakaian masker saat berada diluar rumah, menjaga jarak atau phisycal distancing, serta jauhi keramaian harus tetap dilakukan.

Menurut Presiden Jokowi, bila PSBB dipatuhi dan berkelanjutan untuk pelaksanaannya, bersama dengan pelaksanaan PSBB diasumsikan persoalan Covid-19 mampu ditekan hingga 18 ribu kasus. Namun bila tidak tekun dalam mendisiplikan diri untuk melaksanaan PSBB dan pencegahan lainnya, di khawatirkan akan mampu meraih 32 ribu kasus.

“Saya minta gubernur membawa masyarakat untuk patuh, disiplin, efektif dan efisien dalam pelaksanaan PSBB,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi berharap para gubernur ikut mengawasi dan mengontrol bantuan sosial supaya sesuai sasaran. Agar merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, pelaksanaan bantuan sosial masyarakat, dan memberikan pertolongan kepada ekonomi kecil.

“Realokasi berasal dari belanja barang dan jasa, mampu setengahnya,” tambahnya.

Menurut Presiden Jokowi, menyitir data IMF, perkembangan ekonomi mengalami kontraksi akibat Covid-19 cuma tumbuh 0,5 persen yang semua di targetkan dapat mencapai 5,3 persen.

“Bila keliru penanganan, perkembangan ekonomi akan minus,” tambahnya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo menjelaskan, pertolongan sembako cuma untuk masyarakat Jabodetabek. Hal itu dilakukan agar bantuan sosial yang diberikan tidak dipergunakan untuk ongkos mudik.

Presiden Jokowi setuju agar sinkronisasi data pusat dan daerah supaya tidak double data terkait anggota penerima bantuan sosial.

Dalam kesempatan tersebut Wapres KH Ma’ruf Amin menghendaki supaya PSBB dijaga secara konsisten untuk kurangi penularan. Mewaspadai pergerakan warga berasal dari wilayah epicentrum dan para pekerja migran. Serta melakukan test massif dan isolasi efektif.

“Pengalaman Singapura, lonjakan penularan covid 19 akibat adanya kerumunan dan pemukiman padat,” ungkapnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.