Bagaimana menangani banjir dipimpin Presiden Joko Widodo

Menyambut perkataan Presiden Joko Widodo bahwa Pemerintah Provinsi Banten dan pemkab lebak dapat memindahkan tempat untuk para korban banjir yang ada di Kabupaten Lebak.

Ketika mengunjungi para pengungsi, Gubernur banten Wahidin Halim memberi pengertian pada masyarakat yang terkena banjir agar mau dipindahkan, terutama masyarakat yang ada pada daerah berbahaya seperti pada jalur Sungai Ciberang.

Hal itu diungkapkan Gubernur Banten Wahidin Halim seusai rapat terbatas bagaimana menangani banjir yang langsung dipimpin Presiden Joko Widodo saat di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (Rabu, 8/1/2020). Bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Lebak Ity Jayabaya dan juga Bupati Bogor Ade Yasin.

Gubernur Banten menegaskan bahwa program-program yang terkait Pemerintah Provinsi Banten akan diarahkan untuk mendukung program dalam menangani musibah bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lebak.

“Penyewaan rumah sementara sebelum dibangun rumah yang baru akan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Berikutnya akan dibangun rumah juga diberikan ganti rugi kepada rumah-rumah dengan status rusak ringan, sedang dan berat,” ujar Gubernur

Adapun Penanganan pasca bencana, khususnya pembangunan hunian tetap bagi para korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi Banten, sebelumnya telah dibicarakan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) dan departemen terkait.

Dimana terlebih dulu akan dilakukan inventarisasi agar bisa mengukur sisa lahan yang masih dapat digunakan. Dan jika tak ada sisa lahan, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten akan mencarikan lahan. Dan pada dasarnya Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak siap untuk menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Presiden Joko Widodo juga menilai dari kunjungan ke daerah yang terkena bencana bahwa penanganannya di setiap Daerah sudah berjalan dengan baik, dari muali proses tanggap darurat, proses evakuasi, ketersediaan logistik bagi para pengungsi korban banjir, posko-posko pelayanan kesehatan, sampai dengan penanganganan daerah yang terkena longsor,walaupun masih ada beberapa daerah yang harus segera dibuka aksesnya dikarenakan longsor.

Dan Presiden juga mengajak semuanya evaluasi total sistem pengendalian banjir, pengendalian bencana alam dari hulu sampai hilir sehingga memiliki strategi jangka pendek dan panjang. Dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadiri rapat terbatas kali ini harus dapat saling bersinergi dalam penanganan bencana. Juga sinergitas untuk mengatasi banjir di Jakarta.