Wahidin Halim – Ditengah berbagai informasi yang beredar saat ini tentang Bank Banten merger dengan BJB, saya sebagai Gubernur Banten yang diberikan amanah oleh warga masyarakat Banten sampai dengan tahun 2022 nanti, saya memilih untuk menyuntikan dana sebesar Rp. 1.9 Triliun untuk menyehatkan Bank Banten saat ini.
Sebelumnya saya menginformasikan bahwa akan melakukan merger antara Bank Banten dengan BJB ( Bank Jabar Banten ) Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal tersebut saya lakukan bertujuan untuk menyelamatkan dana masyarakat Bank Banten.
Namun merger antara Bank Banten dan Bank Jabar Banten tersebut tidak jadi dilakukan dan saya lebih memilih untuk menyelamatkan Bank Banten dengan cara memberikan dana sebesar Rp. 1.9 Trilliun agar Bank Banten dapat menjadi kebanggaan masyarakat Banten.
Bank Banten sejak semula memang sangat memerlukan modal besar agar bisa sehat, hal ini terjadi karena peninggalan dari periode sebelumnya, oleh sebab itu saya memutuskan untuk menyelamatkan Bank banten dengan cara memindahkan kas daerah dan bagaimana menyelamatkan kas keuangan yang mengandap.
“Kita sudah membuat laporan ke pemerintah pusat tentang bagaimana dampak sistemik kalau bank ini gagal. Sehingga membutuhkan semangat solidaritas berbagai kalangan. Sebagai bentuk tanggung jawab saya kepala daerah, saya tidak ingin Bank Banten memberikan dampak sistemik ke ekonomi Indonesia termasuk ekonomi Banten,”
Sebelum terjadinya ramai hiruk pikuk tentang pemindahan kas ke BJB dan rencana Bank Banten merger dengan BJB, saya sudah melakukan langkah-langkah penyehatan Bank Banten, dan tentunya saya berkonsultasi dengan pihak yang lebih kompeten dengan hal tersebut diantaranya adalah OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ) dan OJK menyatakan apabila Bank Banten ingin sehat, maka perlu di suntik dana sebesar Rp. 2 Triliun.
“Kalau tidak kita sehatkan dengan dana Rp 2 triliun bank ini akan mati. Bank ini akan tenggelam, kita juga tidak mau kehilangan bank satu-satunya bagi provinsi Banten,”
Setelah saya melakukan konsultasi dengan penegak hukum dan lembaga-lembaga keuangan serta melalui berbagai pertimbangan baik dan buruknya bagi Provinsi Banten, maka saya memutuskan untuk melakukan penyertaan modal atau suntikan dana sebesar Rp. 1.9 Triliun tersebut.
Di satu sisi, meskipun sudah ada Letter of Inten (LOI) dengan Jawa Barat, tapi sejauh ini belum ada perkembangan. Pemprov Banten mendengar dan tanpa sepengetahuan OJK bahwa bank ini disebut oleh mereka sebagai bank pailit. Ia mengatakan bahwa pengumuman itu harusnya jadi kewenangan OJK.
“Lalu dengan kenyataan bahwa mereka (Jawa Barat) sepertinya tidak punya itikad baik dan selalu menunda-nunda, butuh waktu 6 bulan dan sebagainya, sementara kita di-warning OJK kalau (tangga) 21 ini, Juni ini tidak jelas, artinya akan dilikuidasi dan Bank Banten tinggal nama,”
Oleh sebab itu saya menilai pilihan terbaik sekarang adalah membiayai Bank Banten. Saya juga rencananya melakukan perbaikan manajemen. Termasuk akan mengurangi operasional peninggalan Bank Pundi yang selama ini membebani pembiayaan.
