SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim berharap tidak ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah di Banten. Hal itu disampaikan Wahidin pada pidato di Rapat Paripurna Istimewa HUT Banten ke 17 di Gedung DPRD Banten, Rabu (4/10/2017).
“Operasi tangkap tangan KPK masih terjadi. Saya berharap ini menjadi OTT terakhir yang terjadi di Provinsi Banten. Artinya ini menjadi pembelajaran pahit bagi kita untuk menjauhi perilaku koruptif dalam mengelola pemerintahan. Meningkatkan integritas kita yaitu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan melalui nilai-nilai akhlaqul karimah,” kata Wahidin.
Pada bagian lain, ia juga mengakui salah satu akar masalah utama di Banten yaitu ketimpangan pembangunan antara Banten Utara dan Banten Selatan. Pendapatan per kapita Kota Cilegon telah mencapai Rp 195 juta sedangkan Kabupaten Lebak hanya sebesar Rp 17,3 juta dan Kabupaten Pandeglang hanya sebesar Rp 17,9 juta.
“Demikian juga di saat indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan sebesar 80,11 mencapai posisi di atas DKI Jakarta, di sisi lain IPM Kabupaten Lebak hanya sebesar 62,78,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menambahkan peran pemerintah sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Wahidin juga mengapresiasi bahwa IPM di Banten tumbuh mencapai 70,96 pada tahun 2016 sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi. Pertumbuhan ekonomi Banten pada semester I tahun 2017 mencapai 5.52%, jauh di atas capaian nasional yang hanya 5.01%.
Angka tingkat pengangguran terbuka semester I tahun 2017 telah mencapai 7.75%. “Dan pengelolaan keuangan Pemprov Banten 2016 telah mendapatkan opini wajar tanpa (WTP) pengecualian dari BPK,” ujarnya.
